Sertifikasi oleh Dewan Pers Tidak Bisa Disamakan dengan SKKNI

- Kamis, 9 Juni 2022 | 12:03 WIB
Saksi Ahli dari pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Gati Gayatri saat pengambilan sumpah dalam Sidang MK perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 secara daring pada Kamis 9 Juni 2022. (Istimewa)
Saksi Ahli dari pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Gati Gayatri saat pengambilan sumpah dalam Sidang MK perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 secara daring pada Kamis 9 Juni 2022. (Istimewa)

HALLO SUKABUMI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil (judicial review) dalam perkara nomor 38/PUU-XIX/2021, di Jakarta pada hari Rabu, 8 Juni 2022.

Sidang ini merupakan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Persidangan yang digelar secara daring itu mendengarkan pandangan saksi ahli dari pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dr Gati Gayatri.

Baca Juga: Ustadz Adi Hidayat Ungkap Makna Foto Eril di Depan Kolam Air dengan Memandang Tulisan Lafadz Allah

Dia berpendapat, bahwa sertifikasi wartawan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berikut ini antara lain pernyataan dari Dr Gati Gayatri:

1. Hadirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 (Undang-Undang Pers) membuat ruang publik termasuk pers semakin bebas dan terbuka sehingga substansi pers semakin independen dari kekuasaan politik. Undang-Undang Pers juga telah mendorong kemunculan perusahaan pers baru.

Baca Juga: Harga Bersaing, Intip Spesifikasi dan Fitur Canggih Nokia 2600 5G Terbaru 2022

2. Terkait kelembagaan dan fungsinya, Dewan Pers bersifat independen.

Halaman:

Editor: Anggriawan

Tags

Terkini

Link Soal Jawaban Matematika kelas 10, Cek Disini

Minggu, 7 Agustus 2022 | 06:31 WIB
X